INILAH TANGGAPAN KPU TENTANG PROTES PEMIMPIN PARTAI DEMOKRAT.
Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) menanggapi protes yang diajukan oleh pemimpin Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono yang meninggalkan acara deklarasi kampanye pemilihan damai pada hari Minggu.
"Sebenarnya, kami telah mengatur semua (hal) dalam jalur karnaval. Kami tidak dapat mencegah hal-hal yang terjadi di luar jalur karnaval," kata kepala KPU Indonesia, Arief Budiman, di Jakarta pada hari Minggu.
Partai Demokrat telah mengajukan protes keras kepada KPU atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan selama kampanye pemilihan umum damai di Jakarta pada hari Minggu.
Partai Demokrat memprotes kehadiran atribut partai politik tertentu selama acara deklarasi kampanye pemilihan umum damai.
"Yudhoyono datang ke acara itu tetapi setelah ia bergabung dengan konvoi selama lima menit ia meninggalkan karnaval dan keluar karena banyak pelanggaran dilakukan," kata Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan di kawasan Monas, pada hari Minggu.
Dia mengatakan disepakati sebelumnya bahwa selama acara deklarasi kampanye damai, peserta hanya dapat menggunakan pakaian tradisional dan tidak boleh ada atribut partai politik yang digunakan untuk menghindari kesan melakukan kegiatan kampanye.
Namun dalam kenyataannya, katanya, selama acara ada banyak atribut partai politik tetapi KPU tidak melarang mereka.
Hinca menjelaskan bahwa sejak awal disepakati untuk hanya menggunakan pakaian tradisional sehingga partainya tidak membawa atribut partai politik kecuali yang disediakan oleh KPU dan pihak yang memegang komitmen.
Hal ini membuat Yudhoyono yang sudah hadir di arena deklarasi memutuskan untuk meninggalkan arena selama karnaval.
Hinca mengatakan bahwa dia dikirim oleh Yudhoyono untuk mewakilinya di lokasi, tetapi ketika dia tiba di lokasi utama, proses penandatanganan deklarasi telah selesai. "Jadi kita juga tidak bisa menandatangani dokumen deklarasi," kata Hinca.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat mencegah pendukung (dari membawa atribut) yang berada di pinggir jalan atau di luar garis karnaval.
Meski ada protes, Arief menekankan bahwa periode kampanye secara resmi dimulai pada Minggu (23 September) sehingga partai politik bisa melakukan kegiatan kampanye selama mereka melakukannya berdasarkan peraturan.
