INILAH SEBAB YLBHI MENUNTUT JOKOWI UNTUK MENCABUT MOU TNI-POLRI
Mereka menilai MoU yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dapat menantang semangat supremasi sipil yang dijunjung tinggi di Indonesia.
DEWA POKER - "MoU bantuan tanpa keputusan hukum dari presiden adalah sebuah anomali dalam pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi sipil," kata Asisten YLBHIchairwomanw pada hari Sabtu, 3 Februari.
Peraturan No. B / 2/2018 dan No. Kerma / 2 / I / 2018 dalam MoU tersebut menyatakan bahwa TNI akan dilibatkan untuk menangani gerakan massa. Masalahnya, Asfinawati melanjutkan, wewenang dan tanggung jawab pengerahan pasukan militer berada di tangan presiden. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Militer Nasional Indonesia Pasal 3 ayat 1.
POKER ONLINE - Dalam mengerahkan TNI, presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-Undang TNI Pasal 7 ayat 3, penempatan TNI untuk operasi militer harus berada di bawah pertimbangan politik negara. "MoU bukan milik politik negara," kata Asfinawati.
