ANIES BASWEDAN : OPERASI TUKANG BECAK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat untuk secara adil menilai operasi kembali becak atau yang biasa dikenal dengan becak di ibu kota. Menurut dia, pengemudi becak harus memiliki kesempatan sebagai profesi lain.
“Jangan meremehkan mereka dengan pendapat bahwa mereka mengganggu perkembangan dan modernitas Jakarta,” kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Oktober. “Mereka juga menginginkan kepastian kerja sebagai orang-orang dengan profesi lain.”
Jakarta adalah kota yang memberikan peluang bagi semua komunitas, Anies menjelaskan. Dengan memberi kesempatan kepada mereka, Anies berharap pengemudi becak akan mendapatkan kemakmuran di ibu kota.
Gubernur berencana untuk mengatur operasi becak, termasuk area operasinya, untuk mencegah gangguan lalu lintas. Dia yakin becak tidak akan beroperasi di Jalan Thamrin atau Jalan Sudirman, tetapi di jalan-jalan yang tidak memiliki jalur transportasi umum.
Becak baru-baru ini menjadi sorotan publik karena tempat penampungan becak dibuka di Penjagalan, Teluk Gong, Jakarta Utara. Sebanyak 1.685 pengemudi resmi bergabung di Jakarta Becak Union (SEBAJA).
Rencana gubernur untuk mengoperasikan becak di Jakarta memicu banyak kritik. Salah satunya dikeluarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Prasetyo. Dia dengan tegas menolak kebijakan itu. “Apa gunanya LRT, MRT, dan Transjakarta yang semua disubsidi oleh pemerintah?” Kata Edi.
Dalam pandangan hukum, operasi becak melanggar keputusan daerah tentang ketertiban umum. Pasal 29 yang mencatat larangan memproduksi, menyimpan, mengoperasikan, dan menggunakan becak sebagai transportasi umum. Namun, Anies Baswedan berencana untuk merevisi peraturan tersebut dengan DPRD Jakarta.
