KPAI : INSTITUSI PENDIDIKAN BUKAN DUKUNGAN POLITIK YANG BERSATU.

KPAI : INSTITUSI PENDIDIKAN BUKAN DUKUNGAN POLITIK YANG BERSATU.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencurigai bahwa agenda politik dan rapat politik menimbulkan ancaman terhadap lembaga pendidikan yang cenderung disusupi oleh agenda politik.

“Orang-orang atau partai politik menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menggalang dukungan politik,” kata Jasra Putra, hak sipil KPAI dan komisaris partisipasi anak-anak.

Menurut Jasra, pemilihan presiden 2014 melihat KPAI melaporkan 280 kasus sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) melihat 28 kasus eksploitasi anak terkait dengan politik. KPAI bingung bahwa seorang kandidat politik mengerahkan dukungan dari siswa sekolah menengah di Kota Bekasi.

"Para tokoh politik atau calon presiden diizinkan untuk mengunjungi lembaga akademik, tetapi tidak menggalang dukungan dari lokasi-lokasi ini," kata Jasra. KPAI fokus pada seorang guru SMA SMAN 87 yang diduga membujuk mahasiswanya untuk membenci calon presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Jasra mengklaim bahwa ada potensi besar bagi para calon presiden untuk mengumpulkan dukungan dari para siswa di lembaga akademis untuk pemilihan presiden yang akan datang. Kasus semacam itu melibatkan para pemimpin politik dalam pemilihan presiden yang mengunjungi pesantren, atau pesantren